“Pendidikan tidak mengubah dunia. Pendidikan mengubah manusia, dan manusialah yang mengubah dunia.”
— Paulo Freire
Hari ini, nilai sebuah program studi mulai diukur dengan satu pertanyaan sederhana: apakah ia cepat menghasilkan tenaga kerja yang dibutuhkan industri? Jika jawabannya tidak, maka program studi itu dianggap tidak relevan atau bahkan layak ditutup.
Rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk menyeleksi hingga menutup sejumlah prodi atas nama relevansi industri memperlihatkan satu gejala yang semakin nyata: kampus perlahan direduksi menjadi instrumen pasar. Universitas tidak lagi dipandang sebagai ruang pengembangan ilmu dan nalar kritis, melainkan lini produksi sumber daya manusia.
Logika pasar masuk terlalu jauh ke ruang akademik.
Pernyataan Sekjen Kemendiktisaintek Badri Munir Sukoco dalam Simposium Nasional Kependudukan 2026 di Kabupaten Badung, Bali, Kamis (23/4). bahwa beberapa prodi perlu “dipilih, dipilah, dan kalau perlu ditutup” demi meningkatkan relevansi memang terdengar rasional di tengah tingginya pengangguran sarjana. Pemerintah melihat adanya ketimpangan antara jumlah lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. Solusinya: sesuaikan kampus dengan kebutuhan industri.
Namun persoalannya tidak sesederhana itu. Masalah pengangguran terdidik rupanya tidak selesai hanya dengan jargon link and match. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan universitas justru menunjukkan tren yang cenderung meningkat: dari 4,80 persen pada 2022 menjadi 5,39 persen pada 2025. Ini menunjukkan bahwa problem utama tidak semata berada pada pilihan program studi, melainkan pada struktur ekonomi nasional yang belum mampu menciptakan ruang kerja berkualitas secara memadai.
Pasar kerja yang rapuh tidak akan terselamatkan hanya dengan menutup program studi.
Di sisi lain, sektor industri yang selama ini dijadikan tolok ukur relevansi pendidikan juga tengah menghadapi tekanan. Kontan.co.id mencatat kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus menurun dalam satu dekade terakhir, dari lebih dari 21 persen pada 2014 turun menjadi sekitar 18 persen dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah indikator industri bahkan menunjukkan perlambatan: kontraksi PMI manufaktur, gelombang PHK, hingga melemahnya daya serap tenaga kerja formal.
Dengan kata lain, sektor industri yang selama ini dijadikan standar “relevansi pendidikan” justru sedang menghadapi persoalan struktural.
Indonesia hari ini bahkan mulai dibayangi ancaman deindustrialisasi dini—situasi ketika basis manufaktur melemah sebelum negara mencapai kematangan industrial. Akibatnya, lapangan kerja formal menyempit, sektor informal membengkak, dan lulusan perguruan tinggi semakin sulit terserap secara layak.
Tetapi anehnya, kampus yang terus dijadikan kambing hitam.
Masalah Indonesia bukan terlalu banyak sarjana, melainkan terlalu sempitnya ruang ekonomi yang mampu menyerap pengetahuan mereka.
Di titik ini, kita perlu mempertanyakan kembali arah pendidikan tinggi nasional. Sebab ketika seluruh disiplin ilmu dipaksa tunduk pada kebutuhan industri jangka pendek, universitas perlahan kehilangan fungsi dasarnya sebagai ruang pencarian pengetahuan dan pembentukan kesadaran sosial.
Jika seluruh disiplin ilmu harus tunduk pada logika industri, maka universitas tak lagi berbeda dari balai pelatihan kerja.
Ketika kampus dipaksa mengikuti logika pasar yang seragam, kebutuhan riil tiap daerah berisiko diabaikan. Padahal, pembangunan setiap wilayah memiliki karakter persoalan yang berbeda dan tidak bisa direduksi hanya pada kepentingan industrialisasi nasional.
Daerah seperti Lampung, misalnya, tidak hanya membutuhkan tenaga teknis untuk hilirisasi dan industrialisasi. Lampung juga membutuhkan insan akademis yang mampu membaca konflik agraria, ketimpangan desa-kota, persoalan pendidikan, tata kelola sumber daya, hingga problem sosial masyarakat pesisir dan petani.
Siapa yang akan membaca konflik tanah jika ilmu sosial dianggap tidak relevan? Siapa yang akan memperbaiki kualitas pendidikan desa jika prodi kependidikan terus dipersempit karena dianggap mengalami kelebihan lulusan? Dan siapa yang akan menjaga arah pembangunan agar tidak semata tunduk pada kepentingan modal?
Di sinilah bahaya terbesar dari komodifikasi pendidikan: ilmu kehilangan makna sosialnya dan hanya dihitung berdasarkan nilai ekonominya.
Tentu, reformasi pendidikan tinggi tetap diperlukan. Kampus tidak boleh steril dari realitas ekonomi. Evaluasi kurikulum, peningkatan kualitas riset, serta penguatan kompetensi teknologi memang menjadi kebutuhan mendesak. Namun reformasi berbeda dengan reduksi.
Kebutuhan industri selalu berubah mengikuti tren pasar. Hari ini digitalisasi, besok kecerdasan buatan, lusa ekonomi hijau. Jika universitas terus dipaksa mengikuti fluktuasi pasar jangka pendek, maka pendidikan tinggi akan kehilangan orientasi jangka panjangnya.
Kampus seharusnya tidak hanya melahirkan manusia yang siap bekerja, tetapi juga manusia yang mampu berpikir, mempertanyakan, dan membaca arah zaman.
Sebab pendidikan tinggi bukan sekadar investasi modal. Ia adalah investasi peradaban.
Dan ketika universitas berhenti menjadi ruang pencarian kebenaran, maka yang runtuh bukan hanya program studi—melainkan arah masa depan bangsa itu sendiri.
Teks: Reno Khairul Mubin | Editor: Nur Bayti